Sunday, March 28, 2010

Development of Mobile Broadband - G23

[Authors: Peter Hamonangan L Tobing, Hefrizal Septi Ferdinand (G23)]
Q1: Ada kabar yang mengatakan bahwa penggunaan WiMax pada frekuensi 2.3GHz masih belum bebas, tetapi khusus untuk anggota ORARI (Organisasi Amatir Radio Indonesia) boleh menggunakannya. Meninjau hal ini, apakah penggunaan WiMax masih memerlukan lisensi atau sudah bebas?

A:Penggunaan WiMax pada frekuensi 2.3GHz dan 3.3GHz telah diatur pada KEPMEN dan KEPDIRJEN. Di antaranya adalah sebagai berikut:

  • Keputusan Menteri Kominfo No. 4/KEP/M.KOMINFO/01/2009 tentang Peluang Usaha Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis Packet Switched yang Menggunakan Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel ( Wireless Broadband ).
  • Keputusan Menteri Kominfo No. 5/KEP/M.KOMINFO/01/2009 tentang Penetapan Blok Pita Frekuensi Radio Pada Pita Frekuensi Radio 3.3 GHz Untuk Pengguna Pita Frekuensi Radio Eksisting Untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel ( Wireless Broadband ).
  • Peraturan Menteri Kominfo No. 8/PER/M.KOMINFO/01/2009 tentang Penetapan Pita Frekuensi Radio untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (Wireless Broadband ) Pada Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz.
  • Peraturan Menteri Kominfo No. 9/PER/M.KOMINFO/01/2009 tentang Penetapan Pita Frekuensi Radio Untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (Wireless Broadband ) pada Pita Frekuensi Radio 3.3 GHz dan Migrasi Pengguna Frekuensi Radio Eksisting untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (Wireless Broadband ) Dari Pita Frekuensi Radio 3.4 – 3.6 GHz Ke Pita Frekuensi Radio 3.3 GHz.

Sedangkan untuk KepDirJen: Peraturan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi No. 94/DIRJEN/2008 tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi Subscriber Station Broadband Wireless Access (BWA) Nomadic Pada Pita Frekuensi 2.3 GHz

Jadi, pada dasarnya semua aturan penggunaan frekuensi 2.3GHz dan 3.3GHz sudah diatur oleh peraturan & keputusan tersebut di atas.

Q2: Mengapa produk fixed line voice dari Indosat sepertinya kurang ‘bergaung’ di masyarakat?

A: Sebenarnya produk ini ada dan sudah berkembang. Namun hanya diimplementasikan dalam skala yang kecil. Dalam hal ini Indosat masih kalah jauh bila dibandingkan dengan PT. Telkom yang sudah lebih dulu bermain dan merajai produk fixed line voice di Indonesia .

Q3: PSN itu perusahaan apa?

A: PSN, kepanjangan dari Pasifik Satelit Nusantara. Berbeda dengan operator-operator telekomunikasi lainnya di Indonesia yang berbasis teknologi GSM & CDMA, produk telekomunikasi yang ditawarkan oleh PSN merupakan telekomunikasi via satelit. Produk tersebut bernama BYRU, dan penggunaannya lebih dikhususkan untuk hal-hal tertentu misalnya untuk daerah yang di luar coverage area jaringan GSM/CDMA seperti daerah pasca gempa, laut lepas, dan daerah-daerah terpencil lainnya.

Q4: Mengapa Bakrie & Telkom melakukan cross frekuensi untuk penggunaan di daerah tertentu?

A: Hal ini berawal dari migrasi frekuensi yang dilakukan TelkomFlexi pada tahun 2007 yang lalu. Pada saat itu, pita frekuensi layanan TelkomFlexi untuk daerah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten harus pindah dari frekuensi 1900MHz ke 800MHz. Hal ini merupakan Program TELKOM untuk memenuhi ketentuan Pemerintah yang diatur dalam PERMEN KOMINFO nomor 01/PER/M.KOMINFO/1/2006 tanggal 13 Januari 2006 tentang PENATAAN PITA FREKUENSI.

Saat itu, Bakrie sudah berinvestasi lebih dulu pada frekuensi 800MHz. Apabila Telkom ingin menempati pita frekuensi yang serupa, hal ini akan berdampak pada investasi yang telah dilakukan Bakrie. Pemerintah mengerti keadaan yang dialami oleh Bakrie, sehingga disepakati untuk melakukan cross penggunaan frekuensi antara Bakrie dan Telkom di daerah tertentu.

Q5: Mengapa WiMax sampai saat ini belum dijalankan secara komersil oleh operator-operator telekomunikasi di Indonesia? Apakah benar hal ini disebabkan karena dana investasi untuk 3G yang dikeluarkan oleh operator belum balik modal?

A: Kalau kita lihat di industri, hal ini sebenarnya adalah sebuah rumor yang tidak dapat kita buktikan kebenarannya. Memang sebagian orang berpendapat bahwa operator-operator di Indonesia masih belum balik modal dalam deployment 3G. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa deployment 3G sudah dimulai sejak tahun 2006 (sudah tiga tahun lebih sampai saat ini), dan hal ini dalam perhitungan bisnis mungkin memang belum bisa dikatakan balik modal.

Namun, di lain pihak terdapat beberapa kendala yang menyebabkan WiMax belum beroperasi di Indonesia. Salah satu kendala tersebut adalah belum adanya kecocokan antara regulasi penyelenggaraan WiMax yang tercantum pada KepMen dan PerMen dengan beberapa vendor yang telah memenangkan tender dalam penyelenggaraan layanan broadband ini. Disamping itu, terdapat beberapa kendala teknis yang menyebabkan belum adanya operator yang secara resmi menggelar layanan WiMax di Indonesia.

Q6: Melihat jumlah operator di Indonesia yang cukup banyak (ada 11), apa manfaatnya untuk negara kita?

A: Memang benar bahwa operator telekomunikasi di Indonesia sangat banyak bila dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia. Misalnya Singapura yang hanya memiliki kurang lebih tiga operator saja, yakni SingTel, StarHub, Asiacom, dsb. Namun, banyaknya operator telekomunikasi di Indonesia tentunya ada pertimbangan-pertimbangan khusus yang dilakukan oleh pemerintah.

Disadari atau tidak, banyaknya operator telekomunikasi di Indonesia tentunya akan menimbulkan persaingan bisnis yang ketat antar operator tersebut. Salah satunya adalah ‘Perang Tarif’ yang juga menyebabkan dampak negatif bagi operator. Pada akhirnya akan ada ‘seleksi alam’, tentunya akan ada operator yang tetap ‘alive’ (survive) dan ada yang tidak bertahan lagi. Sebagai contoh adalah isu Mobile 8 dan Smart yang akan merger dan beberapa operator lainnya juga akan menuju ke arah sana. Menurut saya pribadi, idealnya jumlah operator yang ada di Indonesia adalah 4-5 buah. Itu sudah cukup.

Q7: Kalau untuk vendor sendiri, apa manfaat jumlah operator yang cukup banyak ini?

A: Sebagai vendor, tentunya kami melihat hal ini sebagai relasi yang bersifat mutualisme. Operator dan Vendor sama-sama dapat berkembang dalam hal bisnis maupun teknologi. Selain itu, hal ini jelas sekali merupakan kesempatan bagi vendor untuk dapat mempromosikan produk-nya ke jajaran operator yang beragam. Dalam hal ini, kami harus mempertimbangkan investasi ke suatu operator tidak hanya untuk short term, melainkan untuk long term investation.

Q8: Mengapa satu operator bisa sampai memiliki banyak produk? Apakah hal ini tidak merepotkan operator?

A: Produk-produk tersebut merupakan portfolio para operator dalam melayani kebutuhan telekomunikasi masyarakat kita yang beragam. Setiap produk tentunya memiliki target pelanggan atau segmentasi yang berbeda-beda. Sebagai contoh, Matrix merupakan layanan pascabayar yang lebih tertuju pada pelanggan korporat (biaya lebih mahal), sedangkan Mentari merupakan layanan prabayar yang ditargetkan pada pangsa pasar yang lebih luas. Segmentasi pelanggan ini kadang perlu dilakukan untuk menjaring calon pelanggan baru.

Q9: Mengapa pemerintah menetapkan besar kanal bandwidth WiMax sebesar 3.75MHz & 7.5MHz (standar d), bukankah ada teknologi baru yang menggunakan lebar kanal 5MHz & 10MHz (standar e)?

A: Hal ini sudah sering menjadi pembicaraan yang hangat di forum-forum wimax yang juga melibatkan para vendor. Sepertinya pemerintah memiliki pertimbangan tersendiri dalam mengambil keputusan ini. Saat ini Indonesia menggunakan standar d. Hal ini sesuai dengan hasil konsensus dari berbagai pelaku industri yang disepakati tahun 2007 lalu. Dan meskipun sudah ada standar e yang lebih baru, pemerintah tetap akan berkomitmen untuk melakukan penyelenggaraan WiMAX di standar d.

Standar e merupakan standar yang lebih mengglobal saat ini karena banyak negara lain yang menerapkannya. Perkembangan teknologi standar e pun sudah begitu pesat. Selain itu, sudah ada standar m yang lebih baru lagi. Perlu diketahui, untuk berpindah dari standar e ke standar m lebih mudah daripada berpindah dari standar d ke standar m.

Hanya sedikit negara lain yang menggunakan standar d seperti Indonesia. Tentunya standar e yang lebih maju dan digunakan secara lebih mengglobal ini lebih disukai oleh kami (vendor), karena dengan demikian vendor dan operator sama-sama dapat berinvestasi di pengembangan teknologi ini secara lebih mengglobal.

Q10: WiMax di Indonesia dioperasikan pada frekuensi 2.3GHz dan 3.3GHz, berbeda dengan kebanyakan negara lain. Tidakkah hal ini akan menyebabkan perangkat yang kita miliki di Indonesia tidak kompatibel untuk digunakan di negara lain?

A: Betul. Memang ada kekurangan di sisi ini. Tetapi hal ini tidak akan terjadi seandainya Indonesia menerapkan standar e, dengan demikian akan ada jaminan akan ketersediaan perangkat yang murah bagi konsumen dan interoperability WiMAX dengan negara lainnya.

Opini
Presentasi dengan judul “Mobile Broadbadband Technology” yang dibawakan cukup menarik. Sesi tanya jawabnya juga cukup interaktif. Apalagi ketika pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di akhir cenderung mengerucut kepada masalah penyelenggaraan WiMAX di Indonesia. Dan, setelah membaca artikel-artikel tambahan di web (misalnya pada link ini ) kami jadi dapat melihat dua paradigma yang berbeda tentang penyelanggaraan WiMAX di Indonesia: satu dari sudut pandang vendor, satu lagi dari sudut pandang pemerintah.

Tentunya pemerintah memiliki pertimbangan tersendiri tentang mengapa standar yang digunakan adalah “standar d”, bukan “standar e” yang lebih mendunia. Salah satu tujuannya adalah untuk mendongkrak produksi perangkat lokal yang merupakan tujuan yang baik. Di samping itu, sudah banyak institusi-institusi pendidikan di Indonesia yang telah melakukan riset untuk mengembangkan standar WiMAX tersebut. Misalnya ITS, UI, ITB, dsb (di angkatan 2006 saja ada beberapa rekan mahasiswa yang turut berpartisipasi dalam riset ini.. hehe..). Alangkah baiknya apabila karya anak bangsa ini dapat diaplikasikan untuk pengembangan standar d yang dipakai di Indonesia. Selain itu, dengan didukungnya penggunaan perangkat lokal, tentunya TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) minimum pun akan lebih mudah tercapai.

Terlepas dari hal tersebut, memang ada pendapat yang mengatakan bahwa apabila tetap menggunakan standar d, maka harga perangkat akan menjadi mahal dan interoperabilitas antar negara tidak akan terdukung. Hal ini sebenarnya bisa diatasi apabila tercipta suatu atmosfir dimana pemerintah menjamin bahwa akan ada kemauan dari operator untuk membeli perangkat lokal. Dengan demikian produksi perangkat bisa dilakukan dalam skala besar dan harganya menjadi lebih murah.

Pada akhirnya, kami menyimpulkan bahwa perbedaan pendapat antara vendor dan badan regulator (pemerintah) dalam hal penetapan standar WiMAX sebaiknya tidak berlarut-larut dan menyebabkan penyelenggaraan WiMAX untuk mobile broadband access menjadi terlambat. Karena hal ini akan menyebabkan negara kita lebih tertinggal dari negara lain dalam hal teknologi, yang secara tidak langsung dapat berdampak pada ketertinggalan di berbagai sektor lainnya. Alangkah baiknya apabila terjadi kesepakatan yang membangun antara pemerintah dan vendor-vendor dalam hal penyelanggaraan WiMAX. Tidak hanya untuk keuntungan di satu sisi, tetapi juga untuk kemajuan bangsa Indonesia pada umumnya.

    Share | Save

    Subscribe

10 comments:

firmanegotistic said...

G32
Firman Azhari (13206045)
Mangasi Napitupulu (13206143)

Kami setuju dengan opini kelompok di atas, dimana content tetap menjadi kebutuhan utama bagi dunia broadband khususnya di Indonesia. Cost yang dikeluarkan untuk mengeksplotiasi content dari luar seharusnya bisa dialihkan untuk investasi pada jaringan.

Sebenarnya kebijakan pemerintah yang tekesan "egois" dalam hal pengembangan teknologi wimax itu baik karena demi kemajuan bangsa, baik dari segi industri, maupun pengembangan teknologi. Sehingga dalam kondisi ini semestinya semua pihak mendukung agar tercipta atmosfer yang baik dalam proses implementasinya.

terima kasih.

Arinaldo said...

G25

Arinaldo Adma (13206056)
Debby Permata Putra (13206193)

Sejujurnya, kami juga sedikit "kecewa" karena pemerintah memilih untuk menetapkan menggunakan WiMax standar d walaupun sebagian besar negara telah menggunakan standar e sehingga menghambat interoperabilitas lintas negara. Akan tetapi, perlu diingat dan dicatat, seperti yang telah disampaikan oleh rekan2 dari G23 bahwa keputusan ini merupakan hasil konsensus dengan dunia industri tahun 2007, sehingga sudah selayaknya keputusan ini didukung dan ditindaklanjuti, tentunya dengan tidak melupakan prinsip kontrol dari masyarakat serta berbagai perbaikan

Sejauh ini, ide dasar adanya TKDN merupakan salah satu hal positif untuk mendorong bergeraknya industri dalam negeri. Namun, jangan sampai hal ini disalahartikan dan menjadi penghalang masyarakat untuk mendapatkan layanan yang baik karena device dan jaringan yang buruk. Harus ada aturan yang lebih jelas terkait hal ini, sehingga masyarakat tidak menjadi pihak yang dirugikan.

Terima Kasih

febryansyah said...

G1
Febryansyah DR 13206007
Adipta SP 13206039

kami setuju dengan opini di atas.
mengenai keputusan pemerintah untuk tetap menggunakan teknologi d, bukan e, sangat disayangkan. karena dari presentasi yang dibawakan telah dijelaskan bahwa dengan penggunaan teknologi d biaya untuk evolusi akanlebih mahal ketimbang teknologi e. yang akhirnya akan kembali ke masalah-masalah yang selalu timbul. kurangnya biaya dalam pengembangan teknologi baru.

Haryo said...

G31

Haryo Septoria P. (13206033)
Wibisana Jaka Sembada (13206089)
=================================

Q5: Mengapa WiMax sampai saat ini belum dijalankan secara komersil oleh operator-operator telekomunikasi di Indonesia? Apakah benar hal ini disebabkan karena dana investasi untuk 3G yang dikeluarkan oleh operator belum balik modal?

Selain kendala-kendala yg disebutkan dari jawaban atas pertanyaan pada paparan artikel di atas,, salah satu kendala lain yg kami tahu dari situs berita online adalah masih belum "bersih"-nya frekuensi rentang 2360 - 2390 MHz yang akan digunakan untuk implementasi teknologi WiMax. Alhasil, hal ini menyulitkan operator dalam menggelar jaringan karena besar kemungkinan bisa terjadi interferensi dengan jaringan yg sudah stayed terlebih dahulu pada rentang frekuensi tersebut.


Untuk kebijakan pemerintah dalam keputusannya memilih teknologi wimax 16.d, semoga saja ada pemikiran yang matang dan solusi yang telah disiapkan ke depannya untuk kepentingan transformasi teknologi wimax ke 16.e/m atau bahkan mungkin LTE *semoga saja :D*

priambada said...

G27
Iman Firmansyah 13206133
Priambada Aryaguna 13206170

Terus terang, kami juga bingung dengan kebijakan dari pemerintah Indonesia mengenai penggunaan 16.d dibandingkan 16.e. Apa mungkin kekurangan dana sehingga tidak memungkinkan untuk langsung menggunakan 16.e? Kalo digunakan 16.d terlebih dahulu, butuh berapa tahun lagi untuk mengupgrade ke 16.e? Jangan2 nanti setelah 16.d dipergunakan merata di seluruh Indonesia, negara lain sudah jauh meninggalkan 16.e karena mempergunakan teknologi yang lebih advance :) nah lhooo...

Semoga saja ketika penerapan 16.d sudah benar2 baik, para pemikir telekomunikasi di negara ini dapat menemukan suatu cara efektif untuk mengejar ketertinggalan dan meningkatkan efisiensi pertelekomunikasian Indonesia. Paling tidak, tidak usah jauh-jauh dulu, semoga internet berkualitas (sebanding antara harga dan performa) bisa dinikmati secara merata oleh masyarakat kita. =)

zahara said...
This comment has been removed by the author.
zahara said...

Grup 14:
Zahara Yulianti (13206018)
Nur Inayah Yusuf (13206138)

Sebagai tambahan dari topik-topik pertanyaan diatas, Wimax ini merupakan tender lisensi frekuensi 2,3 GHz dan Penyelenggaraan Jaringan Tertutup berbasis packet switch yang dibuka oleh pemerintah. Penggunaan ini merupakan jawaban atas kebutuhan para ISP dalam transisi industri telekomunikasi dan antisipasi ke masa depan agar ISP tetap eksis dalam tatanan industri telekomunikasi masa depan yang berbasis internet sebagai jaringan telekomunikasi yang dominan.

Kami sependapat dengan opini diatas, perbedaan pendapat tentang penggunaan wimax di Indonesia semoga tidak berlarut-larut. Keputusan dan peraturan dari pemerintah tentang penggunaan 16.d bisa saja memiliki nilai positif yang telah dipikirkan tujuannya. Perlunya kerja sama dan pemikiran inovatif dari berbagai pihak yang terlibat untuk bisa menyamakan atau melebihi perkembangan teknologi wimax di negara lain. Kita jangan berkutat di sini saja, tetapi kita harus lebih maju. Semoga

Terima kasih

joicesayangkamu said...

G-15
13206058 Ni Wayan Eka
13206147 Joice F Yusriani

Menangggapi banyaknya jumlah operator di Indonesia, menurut kami hal tersebut memberikan dampak positif dan negatif.

Menurut kami, dampak negatif yang dihasilkan adalah:
Pertama, perang tarif yang pada akhirnya menurunkan kualitas layanan. Operator-operator yang ada berlomba-lomba memperebutkan konsumen dengan cara menurunkan tarif layanan serendah-rendahnya dan disertai dengan bonus promo tertentu. Apabila tarif layanan diturunkan namun kualitas layanan tetap, maka operator akan merugi. Jadi, untuk mengkompensasi hal ini, beberapa operator menurunkan kualitas dan beberapa operator yang lain tetap mempertahankan kualitas dengan disertai syarat-syarat tertentu.

Kedua, turunnya kepercayaan konsumen terhadap operator tertentu. Dari layanan yang dijanjikan lewat iklan oleh operator tertentu, konsumen terbujuk untuk berlangganan ke operator tersebut. Namun setelah pemakaian dalam waktu tertentu, konsumen sadar kualitas yang dirasakan tidak sesuai dengan kualitas yang dijanjikan, ditambah lagi dengan syarat-syarat yang rumit.

Selain memiliki dampak negatif, banyak jumlah operator di Indonesia juga memiliki dampak positif.Di antaranya adalah semakin terjangkaunya tarif layanan telekomunikasi. Ketika jumlah operator masih sedikit, biaya untuk sekali pengiriman SMS dirasakan cukup mahal. Bahkan untuk melakukan panggilan selama satu menit,biayanya pun jauh lebih tinggi dibanding bila menggunakan fixed telephone. Seiring dengan bertambahnya jumlah operator, operator-operator tersebut akan saling berkompetisi untuk merebut hati konsumen. Salah satunya dengan menurunkan tarif layanan. Bahkan ada beberapa promo yang menguntungkan konsumen.
Dampak positif lainnya adalah meningkatnya pemasukan untuk kas negara di bidang telekomunikasi. Selain itu, vendor-vendor juga memperoleh keuntungan dengan banyaknya permintaan infrastruktur dan divais telekomunikasi oleh operator.

Jadi dampak negatif dan positif akan banyaknya jumlah operator di Indonesia hendaknya ditinjau kembali oleh pemerintah.

Anggita said...

G4
Anggita Hapsari 13206034
Muhammad Tito 13206134

sependapat dengan beberapa komentar dari teman-teman sebelumnya. kami sangat menyayangkan kebijakan pemerintah dengan tetap memilih wimax d. mungkin memang ada serangkain pemikiran yang panjang dan matang dalam pemakaian keputusan tersebut, tapi entah bagaimana kami merasa indonesia akan jauh tertinggal jika tetap menggunakan wimax d sementara negara lain sudah jauh melangkah ke wimax e atau lte.

kami berharap walaupun kebijakan pemerintah tidak berubah, implementasi wimax d diindonesia dapat dilaksanakan semaksimal mungkin sehingga kebutuhan masyarakat indonesia akan teknologi broadband yang pastinya akan terus meningkat dapat terpenuhi dengan baik.

terimakasih
mohon maaf atas kekurangannya
Anggita&Totz

frida said...

Sutinah (13206038)
Frida Kurniasih (13206057)
Kelompok 16

Kami akan menanggapi komentar dari G31mengenai belum "bersih"nya frekuensi 2360 -2390 MHz yang akan digunakan untuk implementasi teknologi WiMax.

Rentang frekuensi tersebut memang pada kenyataannya belum "bersih", dimana terdapat pengguna frekuensi tersebut yang masih ilegal, maupun yang telah mendapatkan ijin. Namun sejak maret 2010 ini, pemerintah, dalam hal ini Kominfo sudah mulai melakukan pembersihan pada rentang frekuensi tersebut. Untuk pengguna frekuensi yang ilegal dengan pasti akan langsung ditindak secara hukum. Sedangkan untuk yang memiliki ijin, tidak akan ditindak secara hukum, karena tinggal menunggu masa perijinannya habis. Hal ini sesuai dengan peraturan menteri Kominfo No 7/2009. Selama jangka waktu pembersihan rentang frekuensi tersebut, para pemenang tender BWA dapat menggelar jaringannya dengan menghindari lokasi Microwave link eksisting agar tidak terjadi interferensi. Dengan demikian pengembangan WiMax 2.3 GHz dapat segera diimplementasikan di Indonesia.